Kematian seorang anak sekolah dasar berinisial
YBR di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT),
mengguncang nurani publik. Peristiwa ini bukan sekadar duka bagi satu keluarga,
melainkan potret nyata rapuhnya perlindungan negara terhadap warga paling
rentan, terutama anak-anak yang hidup di tengah kemiskinan struktural.
YBR mengembuskan napas terakhirnya dalam
kondisi yang memprihatinkan. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa korban
hidup dalam keterbatasan ekonomi ekstrem, dengan akses minim terhadap layanan
kesehatan dan perlindungan sosial yang layak. Tragedi ini segera memantik
gelombang keprihatinan dan kemarahan publik, terutama di media sosial, yang
mempertanyakan kehadiran negara di wilayah-wilayah tertinggal.
Kecamatan Jerebuu merupakan salah satu wilayah
dengan tantangan geografis dan sosial yang berat. Akses jalan terbatas,
fasilitas kesehatan yang jauh, serta kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian
besar bergantung pada sektor subsisten membuat anak-anak di wilayah ini berada
dalam situasi rentan sejak lahir. Dalam konteks ini, kematian YBR dinilai
sebagai konsekuensi dari persoalan sistemik yang telah berlangsung lama.
Berbagai kalangan menilai tragedi ini
mencerminkan kemiskinan struktural yang belum tertangani secara menyeluruh.
Bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, lemahnya pendataan warga miskin,
hingga terbatasnya layanan dasar seperti kesehatan dan gizi menjadi faktor yang
terus berulang dalam kasus-kasus serupa di NTT.
Pengamat kebijakan publik menilai bahwa
kematian YBR seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat maupun
daerah. Negara, menurut mereka, tidak cukup hadir hanya melalui program di atas
kertas, tetapi harus memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali,
mendapatkan hak dasar untuk hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.
“Ketika seorang anak meninggal karena
kemiskinan dan keterbatasan akses, maka yang gagal bukan hanya keluarga,
melainkan sistem perlindungan sosial secara keseluruhan,” ujar salah satu
pegiat kemanusiaan yang aktif di wilayah NTT.
Hingga kini, publik menanti langkah konkret
dari pemerintah daerah dan kementerian terkait, mulai dari investigasi
menyeluruh atas kasus ini hingga evaluasi serius terhadap program perlindungan
anak dan pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal. Transparansi dan
akuntabilitas dinilai penting agar tragedi serupa tidak kembali terulang.
Kematian YBR menjadi pengingat pahit bahwa di
balik angka-angka statistik kemiskinan, terdapat nyawa manusia—anak-anak—yang
seharusnya menjadi tanggung jawab bersama. Tragedi ini tidak boleh berhenti
sebagai berita duka semata, melainkan harus menjadi titik balik bagi hadirnya
negara secara nyata di tengah masyarakat yang selama ini terpinggirkan.
.png)
.png)