SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya bersama DPRD Kota Surabaya mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp12,9 triliun. Anggaran tersebut difokuskan untuk memperluas jangkauan bantuan sosial, penanganan banjir, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan.
Persetujuan APBD 2027 ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD Kota Surabaya dalam rapat paripurna, Selasa (10/11/2026).
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, APBD 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan daerah, memperkuat pelayanan dasar, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu prioritas anggaran adalah memperluas jangkauan bantuan sosial, khususnya bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2 yang belum terakomodasi dalam program bantuan pemerintah.
"Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya," ujar Eri.
Selain bantuan sosial, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan anggaran untuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan penanganan banjir.
"Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 senti. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama," jelasnya.
Dukungan anggaran juga diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, berdasarkan struktur APBD 2027, belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Alokasi terbesar diarahkan untuk belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun.
Dari sisi pendapatan, Pemkot Surabaya memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp11,1 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp2,6 triliun.
Adapun penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp1,7 triliun.
Melalui APBD 2027 ini, Pemkot Surabaya berharap berbagai program prioritas dapat berjalan optimal dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : A. Ramadhan
