Kegiatan Bulan Pancasila yang digelar BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember atau FEB Unej mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Acara yang berlangsung di Gedung Ir. Soekarno FEB Unej tersebut dipadati mahasiswa, akademisi, hingga praktisi.
Kegiatan ini mengangkat tema Manifestasi Ekonomi Pancasila dan Penguatan Ekonomi Sirkular sebagai Strategi Pencapaian Transforming Our World: The 2030 for Sustainable Development. Tema tersebut dinilai relevan di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional, mulai dari ketimpangan sosial, tekanan harga kebutuhan pokok, hingga menurunnya kepercayaan publik terhadap hukum.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus Ketua Dewan Pakar ICMI Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., C.Med., menilai upaya menghadirkan kembali gagasan Ekonomi Pancasila dalam forum akademik merupakan langkah penting. Menurutnya, Ekonomi Pancasila selama ini dikenal sebagai sistem ekonomi asli Indonesia, namun belum mendapat perhatian serius dalam kajian akademik maupun praktik kebijakan.
Ia menyebut literasi tentang Ekonomi Pancasila masih minim. Tidak banyak buku, karya ilmiah, maupun penelitian empiris yang membahas penerapan Ekonomi Pancasila sebagai fakta sosial dan ekonomi. Kondisi ini membuat generasi muda semakin jauh dari pemikiran tokoh penggagas Ekonomi Pancasila, seperti Prof. Mubyarto.
Menurut Dr. Aries, Ekonomi Pancasila berakar pada sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep tersebut juga tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menempatkan demokrasi ekonomi sebagai dasar pengelolaan sumber daya dan kebijakan ekonomi nasional.
Namun, ia menilai praktik kebijakan ekonomi saat ini masih jauh dari semangat Ekonomi Pancasila. Dr. Aries menyoroti menguatnya ketimpangan ekonomi, dominasi oligarki, serta berbagai kebijakan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai retorika. Gagasan ini harus diwujudkan melalui kebijakan konkret yang berpihak pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyinggung koperasi sebagai salah satu wujud ekonomi kerakyatan. Menurutnya, kebijakan koperasi harus tetap berangkat dari kebutuhan masyarakat secara bawah ke atas, bukan semata instruksi politik yang bersifat komando.
Selain persoalan ekonomi, kegiatan tersebut juga menyoroti kondisi hukum di Indonesia. Dr. Aries menilai kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menjaga daya tahan ekonomi. Jika hukum tidak berjalan adil dan konsisten, maka kepercayaan publik maupun iklim investasi akan ikut terdampak.
Melalui kegiatan ini, BEM FEB Unej dinilai berhasil membuka ruang diskusi kritis tentang arah ekonomi nasional. Momentum Bulan Pancasila ini diharapkan dapat menghidupkan kembali gagasan Ekonomi Pancasila sebagai jalan menuju pembangunan yang lebih adil, demokratis, dan berkelanjutan.
.png)
