hal tersebut disampaikan Ketua Dpc Pdi Perjuangan Jember, Widarto, yang mengatakan seluruh struktur partai di daerah wajib menjalankan instruksi dewan pimpinan pusat tanpa pengecualian.
penegasan itu berkaitan dengan larangan bagi kader untuk terlibat sebagai pengelola dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari program Mbg.
widarto menekankan, Mbg harus berjalan murni untuk kepentingan Siswa dan penerima manfaat lainnya. program tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
menyikapi keluhan terkait porsi dan kualitas gizi di sejumlah lokasi, fraksi pdi perjuangan di Dprd Jember diminta aktif melakukan pengawasan dan pengawalan di lapangan. langkah ini dinilai penting untuk memastikan standar pelaksanaan tetap terjaga.
apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atau pengelolaan yang tidak sesuai ketentuan, partai menilai penghentian sementara program di titik bermasalah dapat dilakukan sambil menunggu evaluasi menyeluruh.
selain itu, Pdi Perjuangan menyatakan sebagian anggaran Mbg berasal dari pos pendidikan. keterbukaan sumber anggaran dianggap penting sebagai bentuk transparansi kebijakan publik.
LUTFI QURROHMAN, JTV.
.png)
.png)
.png)
