Notification

×

Kategori Berita

Cari Berita

Iklan

Iklan

Kejati Jatim Tetapkan 4 Tersangka Baru Kasus Korupsi Rp 3,2 Miliar di Kebun Binatang Surabaya

Jumat, 20 November 2026 | November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T08:35:12Z

 

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) kembali menetapkan tersangka dalam kasus korupsi di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS). Kali ini, empat orang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga korupsi pengelolaan keuangan PDTS KBS tahun anggaran 2025-2026.

Keempat tersangka adalah Mochammad Nahroni (MN) selaku Direktur Keuangan dan SDM PDTS KBS, Nurika Widyasanti (NW) selaku Direktur Operasional dan Umum PDTS KBS, serta Eliya Emi Suprapto (EES) selaku anggota Badan Pengawas PDTS KBS. Sementara satu tersangka lainnya adalah Muhammad Ma'ruf (MM), seorang advokat dari kantor hukum Ma'ruf Syah and Partner.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan kasus ini berawal pada Februari 2025 saat direksi dan sejumlah karyawan PDTS KBS mendapat panggilan pemeriksaan dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak terkait pengaduan dugaan korupsi pengelolaan sewa tenant.

"Tersangka NK (Nurika Widyasari) dan MN (Mohammad Nahroni) kemudian menghubungi tersangka EES (Eliya Emi Suprapto) untuk mencari pengacara yang dinilai bisa membantu menangani persoalan tersebut," ujar Punia saat konferensi pers di Kejati Jatim, Kamis (19/11/2206) malam.

Baca Juga :   Tiga Terdakwa Korupsi Perizinan Tambang ESDM Jatim Jalani Sidang Dakwaan

Selanjutnya, Eliya memperkenalkan Nurika dan Nahroni kepada Ma'ruf untuk mengupayakan penutupan perkara di Kejari Tanjung Perak.

"Untuk pendampingan itu, tersangka Ma'ruf meminta lawyer fee Rp 100 juta serta dana penutupan perkara Rp 500 juta yang bersumber dari kas PDTS KBS atas persetujuan Nurika dan Nahroni," tambahnya.

Kepala Departemen Keuangan PDTS KBS yang saat ini sebagai saksi bernama Sutini diperintahkan mencairkan dana tersebut.

Baca Juga :   Kejari Dalami Kasus Tunjangan DPRD, Pengembalian Uang Capai Rp3,03 Miliar

"Selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada oleh tersangka EES kepada tersangka MM, namun uang tersebut tidak diberikan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Tanjung Perak," terangnya.


Punia menambahkan, sekitar bulan April 2025, pihak direksi dan Badan Pengawas PDTS KBS diperiksa Kejati Jatim terkait dugaan korupsi pengelolaan keuangan periode 2023-2024.

Baca Juga :   2 Orang Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan, DPRD Ponorogo Klaim Hormati Proses Hukum

"Tersangka MM kembali meminta lawyer fee sebesar Rp100 juta dan meminta dana sebesar Rp 995 juta yang kemudian disetujui kembali oleh tersangka NW selaku Direktur Operasional PDTS KBS dan tersangka MN selaku Direktur Keuangan PDTS KBS, dikeluarkan setelah itu permintaan uang tersangka MM naik hingga total yang dikeluarkan mencapai Rp2.410.000.000," ucapnya.

Meski dana itu telah digelontorkan, uang tersebut tidak pernah diserahkan kepada penyidik Kejati Jatim dan proses pemeriksaan tetap berjalan.

Untuk melegitimasi pengeluaran kas tersebut seolah-olah sebagai kegiatan sah, keempat tersangka bersekongkol menyusun perjanjian kerja sama jasa hukum, membuat ulasan SOP KBS, menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) fiktif, serta menerbitkan kuitansi honorarium konsultan hukum dan biaya pendampingan litigasi senilai total Rp2.410.000.000.

Baca Juga :   Kejari Sita Uang Rp1,24 Miliar dari Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

"Dengan tujuan uang kas PDTS KBS yang telah dikeluarkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan kegiatan yang sah," ungkapnya.

Selain aliran dana terkait penanganan perkara, penyidik juga menemukan pengeluaran kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk kegiatan operasional BBM, pembayaran THR, serta honorarium. Pengeluaran tersebut tercatat sebesar Rp 707.775.022 pada tahun 2025 dan Rp 152.784.430 pada tahun 2026.

"Bahwa total keseluruhan uang kas PDTS KBS yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada kurun tahun 2025 hingga tahun 2026 adalah sejumlah Rp 3.270.559.452 sebagaimana hasil perhitungan dari audit BPKP Perwakilan Jawa Timur Nomor PE.03.03/SR-940/PW 13/5.1/2026 tertanggal 11 November 2026," ujarnya.

Baca Juga :   Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka Korupsi Tunjangan Perumahan DPRD

Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar primair Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta subsidair Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf A atau C UU yang sama. (*)

Editor : M Fakhrurrozi

×
Berita Terbaru Update