Sengketa pertanahan di Indonesia kerap menyisakan luka panjang bagi masyarakat. Di antara berbagai persoalan agraria yang mengemuka di ruang-ruang sidang pengadilan, fenomena penerbitan sertifikat ganda (overlapping certificates) di atas satu bidang tanah yang sama merupakan bentuk anomali hukum yang paling meresahkan.
Bayangkan sebuah situasi di mana dua warga negara masing-masing menggenggam selembar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan secara resmi oleh institusi pertanahan yang sama, lengkap dengan cap negara dan tanda tangan pejabat berwenang, namun menunjuk pada koordinat fisik tanah yang identik. Di titik inilah kepastian hukum (rechtszekerheid) yang dijanjikan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diuji hingga ke titik nadir.
Benturan Administrasi dan Asas Prioritas Waktu
Secara doktrinal, sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya. Namun, sistem pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut sistem publikasi negatif bertendensi positif membuka celah bagi terjadinya tumpang tindih pencatatan apabila ketelitian administratif diabaikan.
Ketika sengketa sertifikat ganda bergulir ke meja hijau, pertanyaan mendasar yang wajib dijawab oleh hakim adalah: sertifikat manakah yang berhak hidup dan mana yang harus dimatikan?
Dalam khazanah hukum perdata, penyelesaian konflik semacam ini bertumpu pada asas universal prior tempore potior jure—siapa yang lebih dahulu terbit haknya, dialah yang lebih kuat kedudukan hukumnya. Logika yuridisnya sangat jernih: apabila sebidang tanah telah diterbitkan sertifikatnya secara sah kepada pemilik pertama, maka secara hukum hak atas tanah tersebut telah beralih dari penguasaan negara kepada subjek hukum perorangan. Akibatnya, ketika instansi pertanahan menerbitkan sertifikat kedua di atas objek yang sama pada tahun-tahun berikutnya, penerbitan kedua tersebut sesungguhnya cacat sejak lahir karena objek haknya sudah tidak lagi tersedia (non-existent object).
Prinsip ini telah dikukuhkan secara tegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 976 K/Pdt/2015 dalam perkara antara Liem Teddy melawan Kodam III/Siliwangi TNI Angkatan Darat, yang kemudian diangkat menjadi kaidah yurisprudensi tetap dengan nomor katalog 5/Yur/Pdt/2018.
Kaidah hukumnya lugas dan tak terbantahkan: apabila terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama di mana keduanya sama-sama otentik secara formil, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu. Putusan ini menjadi benteng pertahanan bagi warga negara yang taat hukum agar hak miliknya tidak mudah digoyahkan oleh kelalaian birokrasi di kemudian hari.
Perspektif Hukum Pidana: Dari Maladministrasi ke Delik Kejahatan
Selama ini, sengketa sertifikat ganda terlalu sering direduksi sekadar sebagai sengketa keperdataan biasa atau cacat prosedur di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Padahal, di balik terbitnya selembar sertifikat tumpang tindih, sering kali tersembunyi praktik rekayasa warkah, manipulasi riwayat tanah, hingga persekongkolan jahat yang murni merupakan tindak pidana.
Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan instrumen korektif yang jauh lebih tajam untuk membongkar patologi pertanahan ini.
Pertama, terkait pemalsuan surat dan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP Baru). Sertifikat tanah tidak lahir dari ruang hampa; ia bertumpu pada warkah tanah yang meliputi surat keterangan riwayat tanah desa, akta jual beli, hingga berita acara pengukuran. Apabila terbukti secara ilmiah bahwa penerbitan sertifikat kedua didasarkan pada alas hak yang direkayasa atau keterangan palsu yang disisipkan ke dalam akta otentik, maka pintu pertanggungjawaban pidana terbuka lebar bagi siapa pun yang terlibat, baik pemohon maupun oknum aparat yang memfasilitasinya.
Kedua, penguatan delik stellionaat atau penggelapan hak atas benda tidak bergerak (Pasal 492 dan Pasal 502 KUHP Baru). Seseorang yang secara sadar memperjualbelikan, membebankan hak, atau memproses sertifikat atas sebidang tanah yang diketahuinya telah sah dimiliki orang lain melakukan kejahatan serius terhadap hak keperdataan.
Ketiga, pertanggungjawaban pidana korporasi (Pasal 45 hingga Pasal 50 KUHP Baru). Dalam sengketa agraria berskala luas yang melibatkan pengembang properti atau perusahaan perkebunan, KUHP Baru tidak lagi membatasi pemidanaan hanya pada pengurus secara perorangan. Korporasi dapat ditarik sebagai subjek hukum pidana mandiri apabila penerbitan sertifikat tumpang tindih dilakukan untuk kepentingan atau memberikan keuntungan bagi korporasi tersebut. Sanksinya tidak main-main, mulai dari denda berat hingga perampasan keuntungan yang diperoleh dari kejahatan agraria tersebut.
Sinergi Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi
Menyelesaikan carut-marut sertifikat ganda menuntut keberanian aparat penegak hukum untuk tidak lagi bekerja dalam sekat-sekat kaku. Litigasi perdata yang menguji prioritas waktu penerbitan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum pidana apabila ditemukan indikasi manipulasi warkah. Putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terkait pemalsuan alas hak pada akhirnya akan menjadi bukti sempurna (volledig bewijs) untuk meruntuhkan dalih "pembeli beritikad baik" yang kerap dijadikan tameng oleh pemegang sertifikat kedua di pengadilan perdata.
Pada akhirnya, hukum tidak boleh tunduk pada fakta administratif yang keliru. Yurisprudensi Mahkamah Agung dan pembaruan hukum pidana nasional telah menyediakan kompas yang jelas: negara wajib melindungi pemilik hak yang sah sejak awal, serta menindak tegas siapa pun yang mencoba merampas hak atas tanah melalui rekayasa dokumen. Tanpa ketegasan ini, sertifikat tanah yang seharusnya menjadi simbol kepastian hukum justru akan berubah menjadi sumber ketidakpastian baru bagi rakyatnya sendiri.
Dodik Puji Basuki - Advokat Jember
Advokat, Konsultan Hukum, dan Akademisi
