JAKARTA - Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mewacanakan penerapan wajib militer terbatas di Indonesia guna memperkuat sistem pertahanan semesta yang melibatkan peran aktif rakyat terlatih. Gagasan ini disampaikan bertepatan dengan momen Hari Ulang Tahun (HUT) TNI yang ke-81 pada Senin (5/10/2026).
"Penguatan pertahanan tidak cukup hanya mengandalkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai kekuatan utama. Indonesia juga perlu menyiapkan kekuatan rakyat terlatih yang dapat mendukung pertahanan negara ketika menghadapi berbagai bentuk ancaman," ujar Said dalam rilis persnya.
Dalam konsep yang diusulkannya, program wajib militer terbatas ini utamanya menyasar generasi muda berusia 18 tahun untuk diberikan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, serta pemahaman bela negara secara terpadu.
"Mungkin sudah waktunya memberlakukan anak usia 18 tahun untuk memperkenalkan pendidikan kedisiplinan, budi pekerti, dan pemahaman bela negara melalui pendidikan terpadu, antara sekolah, TNI, Kepolisian, dan praktisi untuk pelatihan dan pembinaan jangka panjang," tambahnya.
Lebih lanjut, Said menekankan bahwa gagasan ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi porsi atau prioritas pembangunan kekuatan utama TNI, melainkan untuk memperluas Komponen Cadangan (Komcad) serta membangun kultur pendukung pertahanan di tengah dinamika ancaman modern yang semakin kompleks.
"Karena itu menghadapi ancaman pertahanan, TNI perlu dukungan sumber daya agar makin profesional, dan kesiapan eskalasi kekuatan rakyat terlatih," ucap Said.
Melalui wacana ini, diharapkan kesadaran bela negara di kalangan masyarakat dapat semakin meningkat sekaligus memperkuat ketahanan nasional secara menyeluruh menghadapi berbagai bentuk potensi ancaman di masa depan. (Tengku Abdillah Ayyub)
Editor : Iwan Iwe
